KISRUH SEPAK BOLA TANAH AIR

Seberapa kuat daya tahan warga Indonesia yang membaca perkembangan berita kisruh Sepakbola menjelang Kongres PSSI. Bisa dipastikan masyarakat atau warga negara umumnya pasti tidak peduli. Hal mewah ini, perhatian terhadap perkembangan sepakbola nasional, menjadi sangat tidak penting karena warga negara Indonesia umumnya masih berkutat dalam persoalan mengatasi kesulitan hidup sehari-hari.

Krisis dari berbagai sektor kehidupan membuat masyarakat tidak punya pilihan selain apatis alias tidak peduli. Berbagai macam berita yang hadir terus menerus di hadapan warga masyarakat, seperti televisi dan radio, ataupun koran nasional maupun lokal, semua punya kecenderungan yang sama hanya gemar terhadap sensasi.

Magnet sensasi adalah atmosfir media dari sejak jaman dulu. Dalam jaman informasi serba instan, berulang dan berganda seperti sekarang ini, beragam sensasi yang dipaksakan hadir di hadapan tiap individu yang membaca dan memirsa, lambat laun menjadi seperti udara. Udara yang mau tidak mau harus dihirup tetapi yang pada saat ini sudah penuh dengan berbagai polusi. Berita-berita  yang muncul di berbagai media saat ini penuh dengan polusi seperti distorsi, duplikasi, plagiasi, dan tentu saja yang paling diutamakan adalah sensasi itu sendiri.

Ada berbagai pihak yang berseteru dalam kisruh PSSI. Nurdin Halid dan teman-temannya yang ingin mempertahankan salah satu pundi-pundi rupiah bagi partai yang membesarkannya. Pengusaha Arifin Panigoro dan teman-temannya yang melihat peluang bisnis menggiurkan jika sepakbola nasional bisa ditata dengan lebih professional. Pemerintah yang selalu mengatakan bahwa dirinya adalah wasit walaupun sebenarnya pada saat kisruh seperti sekarang ini yang diperlukan adalah bimbingan dan arahan. Dan yang berikutnya adalah media massa yang di dalam dirinya berselimut kepentingan bisnis dan kepentingan jurnalismenya.

Yang mengatakan bahwa organisasi olahraga harus lepas dari unsur politik adalah pembual yang paling besar. Sepp Blatter yang menjadi presiden organisasi olahraga paling lama yang hingga sekarang masih ingin berkuasa kembali sesungguhnya tidak beda jauh dengan Nurdin Halid. Saat Sepp Blatter memenangi pemilihannya sebagai presiden FIFA berbagai rumor tentang penyelewengan keuangan mengiringinya. Perbedaan dengan Nurdin Halid mungkin hanya soal jaman kedua orang ini berada.

Jurus adu keras tulang kering seperti yang dilakukan Nurdin Halid tentu tidak dilakukan oleh Blatter. Nurdin Halid dengan organisasi Golkar yang sangat berotot dalam mendukungnya, tentu berbeda dengan Blatter yang sudah memainkan jurus-jurus kompetisi antar korporasi yang tergiur dengan gemerincing dolar olahraga yang sangat digemari manusia sepenjuru jagat. Tetapi dua hal itu kurang lebih sama esensinya yang berbeda hanya tingkat peradaban belaka.

Pemerintah Indonesia melalui menpora, tragisnya benar-benar mencerminkan praktek presiden terpilih yang hanya unggul dalam satu hal yakni tidak bisa mengambil keputusan. Jika hal ini berlanjut terus menerus maka sudah bisa ditebak bahwa siapa yang kuat pasti akan menang lagi. Dan yang paling rugi tentu saja warga negara yang tidak kunjung bisa mendapatkan perubahan nasib yang lebih baik dalam hal-hal yang mencerminkan berkembangnya tingkat peradaban.

kisruh PSSI mengancam Piala Indonesia

Piala Indonesia (PI) 2011 yang merupakan rangkaian kegiatan musim 2010/2011 gagal digelar. Semua efek karut marut suksesi ke pengurusan PSSI periode 2011-2015.

Bukan hanya PI, nasib serupa juga dialami turnamen pemanasan jelang musim 2011/2012, Inter Island Cup (IIC). PI 2011 batal dieksekusi menurut rentang waktu beriringan dengan Liga Super Indonesia (LSI) musim ini.

Sebelum vonis pembekuan diberikan, kick-off  PI sempat mengalami beberapa revisi. Pada awalnya babak 32 besar PI akan digulirkan 13-24 Mei dengan catatan proses pergantian pengurus PSSI berjalan normal.

Bila Kongres PSSI 26 Maret lalu berjalan mulus, proses pemilihan pengurus baru akan digelar 29 April. Namun, skenario berubah, lantaran tahap pertama suksesi kepengurusan PSSI tersebut gagal direalisasikan.

Dihadapkan pada kondisi rumit, PT Liga Indonesia lalu memutuskan kick-off babak 32 besar PI dilaksanakan awal Juni. Asumsinya, pengurus baru PSSI sudah terbentuk melalui Kongres Pemilihan Komite Normalisasi (KN) PSSI pada 20 Mei mendatang.

Namun, kenyataannya pelaksaan skenario tersebut menjadi semakin rumit. Indonesia kembali diancam sanksi FIFA setelah KN-PSSI menggelar kongres tiga hari lalu, yang pada awalnya hanya agenda rapat anggota biasa.

Kongres tersebut menghasilkan beberapa putusan, seperti pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan. Kongres tersebut juga mengaktifkan lagi pembekuan empat bakal calon ketum PSSI.

Hanya saja, FIFA sudah menolak klausul keputusan kongres itu. Alasannya, KN-PSSI sejak awal ditugaskan menggelar pemilihan, selain melakukan pemulihan stabilitas sepak bola nasional. Status empat bakal calon ketum PSSI juga tetap dibekukan karena sebelumnya dinilai tidak layak Komite Banding Pemilihan status quo PSSI.

CEO PT Liga Indonesia Joko Driyono mengatakan, kick-off  PI direncanakan pada awal ISL 2011/2012. ISL musim depan di rencanakan mulaia khir September atau awal Oktober.

”Tampaknya Piala Indonesia baru digelar awal kompetisi musim depan. Situasinya saat ini semakin tidak menentu dan semuanya tetap menunggu kepengurusan baru terbentuk. Kami harus memproteksi kualitas event tersebut,” kataJ oko.

Namun, memulai kick-off  Piala Indonesia pada awal LSI 2011/2012 juga menyisakan dilema. Indonesia harus secepatnya memastikan perwakilannya di Piala AFC 2012. Mengacu Piala AFC 2011, drawing di laksanakan pada 7 Desember silam.

Belum lagi, Piala Indonesia dan LSI harus berbagi space dengan SEA Games (SEAG) pada November. Liga sebelumnya menempatkan klub juara Piala Indonesia sebagai wakil Indonesia di play-off  Liga Champions Asia (LCA). Lalu, jatah tiket langsung LCAsia jadi milik kampiun LSI. Klub berstatus runner up LSI langsung ke Piala AFC. Bila turnamen sepak bola dihadapkan pada masalah, tidak demikian dengan futsal. Badan Futsal Nasional (BFN) akan memutar kompetisi kelima mulai 19 April. ”Specs Liga Futsal Indonesia segera digulirkan dengan diikuti sembilan klub. Mutiara Hitam saat ini tidak ikut karena didegradasi. Mereka menolak mengikuti kompetisi keempat,” tandas Sekjen BFN Friedz Rudi. (msy)

PSSI vs LPI

Anda mengikuti ‘kisruh’ PSSI dengan Konsorsium LPI [Liga Primer Indonesia]? Ya isu hangat yang sekarang sedang berkembang adalah munculnya satu liga baru bertajuk Liga Primer Indonesia, yang berusaha menandingi Liga Super Indonesia yang sudah lebih dulu eksis. Konsorsium yang digagas Arifin Panigoro ini berpendapat bahwa Liga yang sekarang sudah jauh dari sehat dan fair. Sistem Keuangan yang masih saja menyusu pada APDB, pembinaan usia dini yang tidak berkembang, mafia wasit, juga korupsi di lingkungan pejabat teras PSSI menjadikan dirasa perlu ada liga alternatif untuk menangkis kebobrokan itu dan menghasilkan timnas yang bermutu.

Tentu saja PSSI tidak terima dkatakan seperti itu. Walalupun PSSI mempunyai riwayat muka badak, alias tidak tahu malu itu, namun kali ini PSSI bertindak sangat tegas. Pemain yang ikut LPI ditutup karirnya untuk berlaga mewakili Indonesia di ajang internasional, pelatih yang terlibat akan dicabut lisensinya, pemain asing yang terlibat akan diusulkan untuk dideportasi, serta official pertandingan macam wasit yang terlibat akan lanngsung dipecat dan dilarang berkegiatan di sepakbola lagi. Ancaman yang tidak main-main tentu saja.

Namun toh LPI tetap jalan dan sebentar lagi pertandingan pembuka akan dilangsungkan. PSSI juga semakin panas. Solusinya PSSI melaporkan LPI ke Kepolisian agar liga tidak dapat diselenggarakan. Mereka berdalih LPI melanggar statute PSSI juga UU UU Sistem Keolahragaan Nasional No 3 Tahun 2005 yang mengharuskan kompetisi harus seizin Organanisasi Induk. Menarik.

Mari kita lihat dalil PSSI seperti yang dilansir dari Republika.com:

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — PSSI menyebut Liga Primer Indonesia adalah ilegal. Seperti dikutip situs resminya, inilah alasan organisasi pimpinan Nurdin Halid itu menyebut LPI sebagai kompetisi ilegal.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005.

Pasal 51 pada Bab IX Siskornas ayat 2 mengenai Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, disebutkan, “Penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan”

Pelanggaran dari peraturan dan ketentuan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 51 Siskornas, dipaparkan secara jelas pada Pasal XXII Siskornas mengenai Ketentuan Pidana.

Pasal 89 Bab XXII Siskornas menyebutkan,

1. Setiap orang yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga tanpa memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau kerja denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan keselamatan pihak lain, setiap orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Statuta PSSI

Statuta PSSI dalam pasal 1 Ketentuan Umum bahwa Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia merupakan satu – satunya organisasi sepakbola nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk selanjutnya di dalam Statuta PSSI disebut PSSI, dan/ atau The Football Association of Indonesia.

Pasal 79 Bab XII Statuta PSS tentang Kompetisi, disebutkan, 1. PSSI mengatur, mengelola dan menyelenggarakan kompetisi-kompetisi resmi di dalam wilayahnya sebagai berikut; a. kompetisi profesional, b. kompetisi amatir, c. kompetisi kelompok umur, d. kejuaraan sepakbola wanita, e. kejuaraan futsal.

Statuta PSSI sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan sepakbola di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Statuta FIFA, dan Statuta AFC yang di dalamnya mengatur Kode Etik dan Kode Disiplin.

Pasal 84 Bab XII Statuta PSSI adalah, PSSI tidak diperkenankan melakukan pertandingan atau melakukan hubungan keolahragaan dengan asosiasi-asosiasi yang bukan anggota FIFA atau dengan anggota suatu Konfederasi tanpa persetujuan FIFA.

Sedangkan Pasal 85 Bab XII selengkapnya berbunyi,” Klub, Liga atau setiap kelompok klub yang berafiliasi dengan PSSI tidak boleh menjadi anggota di Asosiasi lainnya atau berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisi yang berada di wilayah kewenangan Asosiasi lainnya. tanpa adanya izin dari PSSI dan Asosiasi lainnya tersebut dan juga tanpa izin dari FIFA, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu”.

PSSI boleh saja menyerang LPI dan bahkan melaporkan pada Kepolisian untuk melarang LPI digelar tapi LPI tidak tinggal diam. Mereka mempunyai landasan hukum tersendiri untuk menyelenggarakan kompetisi yaitu PP No. 16/2007. Menurut mereka PP 16/2007 adalah lex specialis dari UU Sistem Keolahragaan Nasional No 3 Tahun 2005 yang merupakan lex generalis. Dalam hal ini ada kaidah lex specialis derogate legi generalis, yang artinya kurang lebih peraturan yang khusus menghapuskan peraturan yang bersifat umum.

Berikut pernyataan LPI seperti dikutip dari Tempo Interaktif:

Ketentuan itu ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (3) PP No.16/2007. Peraturan itu berbunyi “Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA, induk organisasi olahraga fungsional, DAN/ATAU ORGANISASI OLAHRAGA PROFESIONAL untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1“.

LPI dalam dokumen hukumnya juga merujuk pada Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2 PP No. 16 2007. Bunyi ayat 1 mengatakan “Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan. Adapun bunyi ayat mengatakan “Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional dan/atau organisasi olahraga profesional .”

LPI, dalam dokumen hukumnya mengatakan bahwa PP No.16/2007 merupakan peraturan khusus atau “lex specialis”. Peraturan itu hanya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal sekaligus mengalahkan ketentuan dari setiap peraturan yang umum atau “lex generalis”.

LPI melalui rilisnya menyatakan mereka adalah Organisasi Olahraga Profesional jadi berhak untuk menyelenggarakan liga. Menarik melihat perseteruan itu dari sisi hukum. PSSI boleh saja keukueh memperkarakan LPI dengan segala legal-nya tapi legal dalam bentuk UU dan Statuta itupun sangat debatable.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, PSSI, akhirnya menyatakan akan merangkul kompetisi Liga Primer Indonesia, LPI.

Kompetisi ini adalah tandingan liga resmi PSSI – Liga Super Indonesia (LSI) – yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap kepemimpinan PSSI sebelumnya.

Keputusan ini juga membuka kemungkinan penyatuan dua liga utama sepakbola di Indonesia.

Klub sepakbola Indonesia akan makin riuh oleh kompetisi ketat untuk masuk daftar klub Liga Utama, setelah LSI dan LPI digabungkan.

Setidaknya itu lah yang masuk dalam bayangan sebagian penggila bola tanah air, begitu keputusan diumumkan ketua Komite Normalisasi PSSI, Agus Gumelar, Senin petang (12/4).

Kemungkinan ini muncul karena, seperti dikatakan anggota Komite, Hadi Rudiatmo, adalah karena Komite tak punya kewenangan lebih untuk membubarkan atau mengakomodasinya langsung ke dalam liga resmi PSSI.

“Kita ini kan mengawal, mengawasi pelaksanaan kongres yang akan diadakan tanggal 20 Mei mendatang itu. Soal LPI, pertimbangannya, karena ini baru lahir, masa mau langsung dibunuh… Sehingga (LPI) akan diawasi oleh PSSI…. sampai dengan kompetisi itu selesai. Setelah itu baru dibicarakan LPI akan diapakan, oleh pengurus yang baru,” ujar Hadi.

LPI tentu saja menyambut hangat keputusan ini. LPI diperkirakan mengeluarkan anggaran antara Rp10-20 miliar untuk mengongkosi klub yang mau bergabung dibawah kompetisinya dan keputusan Komisi Normalisasi membuat posisinya makin kuat.

Komite Normalisasi akan rangkul LPI

Setela sempat dianggap sebagai kompetisi illegal,keberadaan LPI akhirnya di akui oleh PSSI. Keputusan tersebut dikeluarkan Komite Normalisasi(KN) melalui Agum Gumelar selaku ketua umumnya usai melakukan pertemuan dengan PT Liga Indonesia dan konsorsium LPI beberapa waktu lalu.”LPI tidak akan kami hentikan.kami memutuskan untuk mengakomodasi LPI hingga kompetisi berakhir dan PSSI sebagai supervise”, tegas Agum, senin (11/4).

Walaupun begitu,Agum menegaskan,keputusan apakah kompetisi LPI tetap berlangsung atau diberhentikan total pada tahun-tahun berikutnya tetap akan diputuskan pada kongres PSSI 20 mei mendatang.Jika menelisik lebih jauh. Dilegalkannya LPI oleh KN sejatinya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Pasalnya, KN memang diisi oleh orang-orang yang berstatus sebagai ‘pembela’ LPI.Dityo Pramono misalnya.Selain menjabat sebagai Dirut PT PSPS Pekanbaru, Dityo juga menjabat sebagai CEO Bintang Medan, salah satu klub LPI. Selain Dityo, pengurus KN lain seperti Sukawi Sutarip, Siti Nurzanah, Samsul Ashar dan FX Hadi Rudyatmo juga termasuk ke dalam orang-orang yang selama ini berada di blok perubahan.

Oleh karena itu, walaupun Agum menegaskan masa depan LPI berada di kepengurusan PSSI selanjutnya, melihat peta kekuatan KN saat ini, sulit rasanya melihat LPI dihentikan. Selaku pelaksana Kongres PSSI, KN tentu akan condong membela kompetisi yang di gagas pengusaha nasional, Arifin Panigoron

LPI juga bertindak cepat begitu mencium peluang akan banyak klub dibawah Liga Super yang akan sempoyongan karena pemutusan kucuran dana setelah APBD ditarik pemerintah mulai 2012.

Seperti dikatakan juru bicaranya, Abi Hasantoso, LPI menawarkan pendanaan untuk klub-klub tersebut. “Artinya kita akan mencari lagi orang tua asuh, artinya pengusaha-pengusahan nasional yang memiliki kecintaan terhadap sepakbola nasional. Akan langsung membeli bisa kita bantu, atau dengan konsorsium.”

Dengan 19 klub dibawah LPI dan 15 klub dibawah LSI, jelas akan terjadi pertarungan sengit memperebutkan tiket untuk masuk daftar maksimum 20 klub dalam kompetisi profesional mendatang, seperti disyaratkan FIFA.

Sejauh ini klub-klub kecil, apalagi yang baru terbentuk seperti belasan klub dibawah LPI, tidak diunggulkan untuk bersaing.

Namun seperti dikatakan manajer Solo FC, Kesit Handoyo, klubnya tidak gentar berkompetisi karena setidaknya aman secara finansial hingga 2013.

Kesit mengatakan siap bersaing dengan klub mapan dibawah LSI yang kucuran dana APBD-nya akan dihentikan tahun depan.

Merger dua liga, diperkirakan paling cepat terjadi dalam 1 atau 2 tahun setelah Liga Super selesai Mei ini, dan Liga Primer pada akhir tahun.

Selanjutnya diperlukan waktu untuk transisi menyaring dan menyiapkan klub yang masuk dalam liga profesional Indonesia.

Namun,keputusan untuk melegalkan LPI setidaknya mengurai benang kusut sepak bola nasional.Sanksi yang dulu sempat akan diberikan FIFA akibat kisruh LPI yang dianggap sebagai run away league dipastikan tak akan terjadi.

Walaupun begitu, masalah tetap saja ada.keberadaan dua kompetisi dalam satu kasta yang sama jelas dilarang oleh FIFA.Oleh karena itu,KN sajatinya harus memikirkan masak-masak dalam menentukan posisi LPI dan ISL berada.

Skenario Pertama adalah menempatkan LPI berada di kasta tertinggi sedangkan ISL di kasta kedua, atau sebaliknya.Namun,untuk menempatkan ISL berada dibawah LPI tentu akan sangat ditentang.Pasalnya, sebagai kyang sudah lama berkompetisi,klub-klub ISL tentu tak mau berada di bawah bayang-bayang LPI.

Sama halnya menaruh LPI berada dibawah ISL. Sebagai Pihak yang menyatakan diri sebagai liga professional,LPI sedari dulu tidak bersedia jika ditaruh di kasta bawah.”sebagai klub professional yang terlepas dari dana APBD,akan sangat tidak masuk akal apabila klub LPI ditempatkan di divisi bawah”,tegas Aris Mustafa, CEO Semarang United.

Hal senada diutarakan juru bicara LPI,Abi Hasantoso.”Kami yang sudah semestinya berada diatas.Tahun depan,klub-klub ISL tidak akan lagi mendapat pasokan danaAPBD.Dengan Situasi Tersebut,apakah mereka tetap bisa berjalan? Tidak ada klub berarti tidak ada kompetisi. Oleh karena itu,merekalah yang seharusnya mengikuti kami,”tegas Abi.

Oleh karena itu,agar tidak terjadi saling sikut, salah satu jalan tentu dengan dengan menggabungkan kedua kompetisi tersebut dalam satu wadahkompetisi. Namun hal itu juga bukan tanpa masalah. Pasalnya,seusai regulasi FIFA,satu kompetisi hanya boleh diikuti maksimal 20 klub saja. Dengan 19 klub dibawah LPI dan 15 klub dibawah ISL,jelas akan terjadi pertarungan semgit memperebutkan tiket untuk masuk daftar maksimun 20 klub.

Mengenal kemungkinan scenario apa yang akan ditempuh, salah satu anggota KN, Djoko Driyono mengambil Sikap hati-hati.”Mengenal masalah teknis kompetisi,hal itu masih akan dibicarakan lebih lanjut.kami harus hati-hati untuk masalah ini.Tidak bisa asal memutuskan.” Ujar Djoko.

Pendirian Komite Normalisasi

Komite Normalisasi PSSI dan anggota PSSI pemilik hak suara akhirnya membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding menjelang Kongres PSSI 20 Mei 2011.

“Kami memutuskan beberapa hal yakni pertama, pembentukan Komite Pemilihan, kedua Komite Banding, dan merampungkan draf electoral code,” kata Ketua Komite Normalisasi PSSI Agum Gumelar di Jakarta, Kamis.Untuk susunan anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding ini tidak jauh berbeda dengan susunan Komite Pemilihan dan Komite Banding dengan hasil Kongres PSSI versi Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN) di Pekanbaru, Riau, 26Maretlalu.

Menurut Agum, pertemuan Komite Normalisasi dan pemilik suara ini akhirnya menjadi Kongres PSSI. Hasil Kongres ini akan dilaporkan ke FIFA pada 19 April mendatang. Kongres ini dihadiri anggota Komite Normalisasi, 101 anggota PSSI (pemilik suara) dan peserta peninjau.

Untuk Komite Pemilihan ini akan berjumlah sembilan orang dengan tiga cadangan sedangkan Komite Banding berjumlah tiga orang dengan dua anggota pengganti.

Komite pemilihan diketuai Harbiansyah Hanafi (Persisam Samarinda), Wakil Ketua Wishnu Wardana (Persebaya), Sekretaris Hadiyandra (Sekum Pengprov Jambi), dan anggotanya terdiri atas Dirk Soplanit, Mohammad Yasin, Usman Fakaubun, Erizal Anwar, Sabarudin Labamba, dan HM Baryadi. Tiga cadangannya meliputi Agus Santoso, Lamber Toekan, dan Robertus Indratno.

Untuk Komite Banding yang terdiri atas Ketua Ahmad Riyadh, Wakil Ketua Umuh Muchtar dan anggota Rio Denamore serta dua anggota cadangan Mohammad Muhdar dan Abdullah Palla.
Dalam Kongres ini juga diputuskan pemulihan keanggotaan PSM Makassar sementara Persibo Bojonegoro danPersema Malang belum di putuskan.Sementara untuk pelaksanaan Kongres PSSI belum ditetapkan. Kota yang siap menjadi tuan rumah adalah Jakarta, Surabaya dan Solo.

Namun, pada 14 April, Komite Normalisasi memutuskan untuk menyelenggarakan prakongres PSSI. Akibatnya banyak pihak yang menganggap KN sudah tak netral lagi. Sebab, komite pimpinan Agum Gumelar tersebut telah tunduk oleh pengaruh kelompok 78 pemilik suara kongres pekanbaru.

Anggapan tersebut tak lepas dari agenda prakongres yang isinya adalah memilih Kommite Pemilihan (KP) dan Komite Banding (KB). Padahal, sebelumnya FIFA telah mengamanatkan pada KN sebagai KP untuk tidak lagi menggelar Pemilihan KP dan KB seperti desakan dari ke-78 pemilik suara

Dengan adanya kejadian kisruh sepak bola di tanah air kita ini,apakah ini suatu budaya bangsa Indonesia yang selalu kisruh jika mendapat sebuah polemic yang besar? Atau apakah bangsa Indonesia itu tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa adanya sebuah kisruh atau bisa menyelesaikan masalh dengan kepala dingin?.kita mungkin saja miris dengan adanya sebuah kisruh di dalam sebuah organisasi olah raga yang sangat populer dan sangat di gemari di Negara kita ini Indonesia.semua masyarakat Indonesia tentu berharap dan berdoa agar kisruh ini cepat selesai dengan seadil-adilnya.

Warga Indonesia akan sangat berharap bahwa timnas Indonesia dapat berprestrasi di kancah dunia internasional. Dan itu akan terwujud jika organisasi yang menaunginya itu bisa focus mengurusi Timnas kita yang sedang berjuang untuk menghadapi SEA GAMES dan kualifikasi Piala Dunia 2014

Sumber :

http://www.antaranews.com/news/254208/komite-normalisasi-pssi-bentuk-komite-pemilihan

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/04/110412_pssilpi.shtml

http://yasiralkaf.wordpress.com/2011/01/05/duel-pssi-vs-lpi-dari-sisi-peraturan-perundangan/

http://bola.okezone.com/read/2011/04/17/49/446854/kisruh-pssi-dua-agenda-gagal-digelar

http://arenaku.com/pojok-arena/benang-kusut-kisruh-pssi/

Tabloid SOCCER edisi 42/XI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s